Bogorpolitan – Cibinong,
Pasca terjadinya demonstrasi HMI MPO cabang Bogor yang mengalami kekerasan yang dilakukan oknum Pol PP, dengan menyerang secara brutal kepada mahasiswa yang beredar secara viral dimedia sosial, Jum’at 18/09/2020, saat melakukan aksi demo terkait pembangunan megap royek RSUD Leuwiliang.
Salah satu korban tindakan represif oknum Satpol-PP, Raju Jalikal, akrab disapa Joy, tantang Kepala Satuan (Kasat) Pol-PP untuk gelar diskusi publik dikampus-kampus se-Kabupaten Bogor.
“Kami sedang tempuh mekanisme hukum, jenuh juga kalo melihat juga mengalami tindakan represif seperti itu. Apalagi di Bogor hal demikian sering terjadi, sering juga sampai viral dan kemarin viral lagi, melalui ini saya sampaikan tantangan teman-teman mahasiswa kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor untuk menggelar diskusi di kampus-kampus se-Kabupaten Bogor,” ungkap Joy, kala diminta komentarnya mengenai aksi represif oknum aparat yang dialaminya, Sabtu, 19/09/2020.
Joy menambahkan, dalam mencapai perbaikan secara akademik dengan berdiskusi dapat menghasilkan pengetahuan baru untuk membangun Kabupaten Bogor lebih baik.
“Kita perlu berbicara tentang perbaikan, maka dari itu kita coba tempuh jalan akademis, siapa tahu diskusi tersebut menghasilkan pengetahuan baru yang dapat membangun Kab. Bogor menjadi lebih baik di masa mendatang,” katanya.
Hal itu didukung Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bogor, Wildan Nugraha, dengan merespon positif yang disampaikan anggotanya.
“Bagus itu, saya dukung dan saya akan fasilitasi apa bila Pak Kasat Pol-PP mau menerima tantangan teman-teman mahasiswa. Kami akan terus menggelar aksi terkait polemik Pembangunan di RSUD Leuwiliang dan kami tidak akan berhenti menyikapi tindak represif sampai semua tuntutan kami terpenuhi,” sambungnya.
Apa pun alasannya, tindakan represif tidak dapat dibenarkan pemberlakuannya. Maka dari itu strategi dan upaya-upaya efektif perlu dimiliki serta diterapkan aparat keamanan dalam bertugas mengawal unjuk rasa, mengingat hal demikian memang sering terjadi, dan tidak dapat dipungkiri bahwa itu akan menjadi nilai negatif dalam proses penyelenggaraan demokrasi bagi Bumi Tegar Beriman,” pungkasnya. (M. Ilyas)
