Bogorpolitan.com, Bogor
Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat, 28 Agustus 2026, menjadi sorotan serius berbagai elemen masyarakat.
Penyidik KPK menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, serta menyita sejumlah dokumen vital untuk kepentingan penyidikan.
Merespons hal tersebut, Lova Murtiangga, Ketua Umum HMI MPO Komisariat Insan Aulia, menyampaikan sikap tegas yang mendesak proses hukum berjalan menyeluruh dan transparan tanpa pandang bulu.
*Desakan Tegas: Jangan Hanya Menyentuh Permukaan, Ungkap Seluruh Jaringan*
“Kami mendesak KPK untuk mengusut perkara ini secara tuntas, transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai proses penegakan hukum hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu, sementara aktor lain yang terbukti terlibat justru luput dari proses hukum,” tegas Lova.
Ia menegaskan, seluruh rangkaian pengadaan barang dan jasa yang menjadi objek penyidikan harus ditelusuri secara menyeluruh — mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya. Tidak boleh ada satu pun tahapan yang terlewat atau tidak dijelaskan kepada publik.
“Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain — termasuk yang berperan sebagai pengarah, pengendali, perantara, maupun pihak yang menikmati hasil tindak pidana — maka seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada aktor intelektual yang bersembunyi di balik layar.”
*Anggaran Pendidikan Adalah Uang Rakyat, Bukan Ladang Keuntungan Pribadi*
Lova menekankan bahwa sektor pendidikan adalah ranah yang menyangkut masa depan generasi muda. Anggaran pendidikan bukan milik pejabat, melainkan milik rakyat yang dititipkan untuk dikelola sebaik-baiknya demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor.
“Kami tidak ingin pendidikan di Kabupaten Bogor tercoreng oleh praktik korupsi. Anggaran pendidikan adalah uang rakyat dan seharusnya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan serta masa depan generasi muda, bukan dijadikan ladang keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.”
SERUAN RESMI HMI MPO KOMISARIAT INSAN AULIA:
1. KPK wajib mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tanpa pandang bulu.
2. Telusuri seluruh pihak yang terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, dari tingkat pelaksana hingga pengambil keputusan.
3. Ungkap aktor intelektual atau pihak yang mengendalikan perkara jika terbukti ada, dan proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Jaga transparansi penyidikan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
5. Pemkab Bogor wajib memperkuat transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan ke depannya.
“Pemberantasan korupsi bukan sekadar persoalan penindakan, tetapi juga perjuangan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambah Lova.
HMI MPO Komisariat Insan Aulia menegaskan akan terus mengawal persoalan ini secara kritis, objektif, dan konstitusional sampai ada kejelasan dan keadilan yang nyata.
Usut tuntas. Bongkar sampai terang. Jangan ada yang kebal hukum.
Lova Murtiangga
Ketua Umum HMI MPO Komisariat Insan Aulia
