Audiensi Pasar Leuwiliang Deadlock, Ki Jalu Minta Pemerintah Jadwal Ulang

Bogor Politan – Cibinong

Laporan : M. Ilyas (Ipay),

Pasar Leuwiliang mengandung banyak persoalan yang harus segera dibenahi, dari mulai bangunan ilegal sepanjang badan jalan masuk ke lokasi, yang diduga menjadi penyebab utama adanya banjir jika hujan, kemacetan lalu – lintas, keselamatan jika terjadi kebakaran, sampai adanya saling lempar tanggung jawab pihak terkait.

Itulah dasar Forum Perencanaan & Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonomi (FORECAST), melakukan Audiensi bersama pihak Pemerintah Kabupaten Bogor, guna membahas serta mencari solusi agar penataannya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak,

Melalui pesan Whatsapp ke BogorPolitan.com, Ki Jalu sebagai pembicara FORECAST, merasa kecewa karena dipihak Pemerintah yang hadir bukan sebagai penentu kebijakan dibidangnya, sehingga tidak ada keputusan.

“Hasil Audiensi dengan Pemerintah deadlock, kami minta di jadwal ulang, keterkaitan kondisi pasar Leuwiliang, keputusan kemarin kami minta kepada pak Asissten pembangunan yang didampingi Kabag Tapen dan Kabag Aset, saat pertemuan Rapat di Ruang Wakil Bupati Bogor,” katanya.

Ada dua point yang menjadi dasar pembahasan

  1. Terkait dengan pasar Tohaga Leuwiliang
  2. Penataan Kota Kecamatan Leuwiliang, tentang akan dibukanya kantor Agraria Tata Ruang /Badan Pertnahan Nasional (ATR / BPN) wilayah Barat Kabupaten Bogor.

“Pertama, terkait dengan pasar Tohaga kaitan dengan kondisi pasar Leuwiliang, dimana dikala musim hujan banjir, mengingat saluran air terhambat oleh bangunan ilegal, kumuh, jalanan macet semua.

Kedua, terkait penataan Kota Kecamatan Leuwiliang, khususnya akan dibukanya atr/bpn maka infrastruktur khusus untuk menanggulangi kemacetan, sebelumnya harus dibicarakan terlebih dahulu, keterkaitan ada asset milik negara yang luasnya sangat memadai untuk sarana dan prasarana parkir,” terang Ki Jalu.

Dalam pembahasan Audiensi bersama assistant Pembangunan, yang didampingi Kabag Tapen dan Kabag Aset di Ruang Wakil Bupati Bogor, Ki Jalu yang juga mantan Anggota DPRD periode 2004 – 2009, menjabat sebagai Sekretaris Komisi A, dari fraksi PPP, menyampaikan pandangannya.

“Intinya bahwa di Pasar Leuwiliang itu ada bangunan ilegal, sepanjang badan jalan masuk kepasar Leuwiliang, dan ini selain menyalahi aturan kdb pasar, juga menyalahi aturan Undang – undang jalan, siapa yang bertanggungjawabnya ? itu saling lempar, pada saat itu 2019 kami sempat menanyakan hal itu, pembangunnya pada masa transisi kepemimpinan pasar tohaga tahun 2018,” jelasnya.

Menurut informasi dari para pedagang, masih kata Ki Jalu, “Bahwa lapak lapak ilegal atau auning yang ada di badan jalan itu, mereka beli dari pengurus pasar, entah itu siapa ? perkios seharga lima juta, disana hampir ada 1000 kios, kalau dihitung bisa mencapai 5 milyar, entah kemana uangnya? termasuk yang menerimanya itu tidak jelas, dan yang lebih farah lagi bahwa, apabila pahitnya saja, ada kecelakaan seperti kebakaran misalnya, tidak akan selamat, karena mobil pemadam kebakaran itu tidak bisa masuk, karena sudah tertutup oleh bangunan ilegal itu,” pungkasnya. (Ipay).

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!