Tak Terima Dihentikan Paksa Oleh Oknum di Sentul, Pemilik dan Pengacara Meradang

BogorPolitan – Sentul,

Pemilik lahan bersertifikat hasil pembelian tanah adat pada tahun 2007 yang sekarang ini sedang dilakukan kegiatan pengembangan ekonomi dengan berternak ikan, dihentikan oleh beberapa orang pengaman lahan, yang diduga pengamanan tersebut suruhan PT. Sentul City Tbk.

Karena tindakan tersebut, pihak pemilik lahan beserta pengacara meradang serta akan ambil tindakan Hukum, Senin 21/09/2021.

M, Subhan, (53) warga kota Bogor, dalam kesempatan waktu di Rest Area, Sentul City menyampaikan kepada Awak Media, bahwa dirinya pada tahun 2007 telah membeli lahan adat kepada saudara Gojali (Almarhum) dengan Notaris Makbul yang berkantor di Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Alhamdulilah selesai transaksi, terbitlah Akte Jual Beli (AJB), selanjutnya kami meminta untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dan terbit pula sertifikat dari Kantor BPN Kabupaten Bogor. pada tahun 2008,” ucapnya.

M, Subhan merasa terkejut dan kaget, kenapa ketika dirinya akan lakukan kegiatan pembangunan di lokasi tanah kami yang bersertifikat, malah dihentikan oleh Orang yang mengaku suruhan dari Sentul.

Dirinya berharap, Sentul City bisa menghormati hak kami, karena dirinya mempunyai tanah bersertifikat dan jelas ini produk dari BPN Kabupaten Bogor dan itu produk Negara.

“Tentunya kami akan berjuang untuk mempertahankan hak kami dan kami di dampingi oleh Lawyer untuk laporkan terhadap penghentian kegiatan kami,” tegasnya.

Sementara itu, Pengacara dari LBH Masyarakat Adil Bersatu (Mabes), Faisal menyatakan, kliennya memperoleh tanah sah secara Hukum dengan beralaskan sertifikat Hak milik no. 70 yang di keluarkan oleh BPN Kabupeten Bogor sejak tahun 2008.

“Pihak Sentul City Tbk. mengutus pengamanan lahan untuk menghentikan kegiatan di lahan klien kami. Atas tindakan tersebut kami akan menempuh jalur Hukum dan melaporkan ke Polres Bogor Tanggal 21/’09/2021 dengan harapan pihak Kepolisian segera mengambil tindakan terhadap pihak Sentul City berikut orang utusan di lapangan. Atas tindakan ini kuasa hukum menginginkan perhatian Pemerintah Daerah maupun Pusat termasuk Satgas Mafia Tanah yang dibentuk oleh Mabes Polri dan Kementrian Agraria untuk segera membantu menyelesaikan permasalahan klien kami,” beber Faisal.

Faisal menambahkan, pihaknya meminta kepada utusan Sentul City untuk menunjukkan surat tugas pengamanan lahan. Namun mereka tidak bisa menunjukan.

“Kami membawa Legalitas Surat Sertifikat Tanah asli no 70/2008 dan menunjukkan surat kuasa dari Klien kami. Perlu kami tegaskan dalam kasus ini, Sentul City jangan merasa jadi korban, justru kami menduga Sentul City lah yang telah lakukan penyerobotan terhadap lahan klien kami,” pungkasnya. (Arif)

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!