BogorPolitan – Kota Bogor,
Bima Arya mendampingi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara meninjau penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor PT. Pos, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Rabu pagi (13/5).
Bantuan sosial (bansos) tersebut diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak pandemi virus corona covid-19, disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Masing-masing kepala keluarga (KK) akan menerima bantuan sebesar Rp. 600.000 per bulan selama tiga bulan.
Jokowi mengatakan, proses pemberian bantuan tunai berjalan dengan baik. Pasalnya, warga tertib serta telah menjalankan protokol kesehatan.
“Pagi hari ini saya ingin memastikan sekaligus mengecek pembagian bantuan sosial tunai pada masyarakat. Saya lihat tadi berjalan dengan baik, antrian bagus dan tertib dengan menjaga jarak yang baik dan semuanya menggunakan masker. Sebelum uang diberikan tangan juga harus dibersihkan dengan hand sanitizer,” ungkap Jokowi usai memasuki gedung Kantor Pos dan menemui beberapa warga yang akan menerima bantuan.
Jokowi menyebutkan, bantuan sosial dari pemerintah sangat beragam. Selain bantuan tunai ada juga Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT dana desa, hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tegasnya
“Kita berharap bisa menjangkau 55 persen dari total penduduk kita. Baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak covid-19,” tuturnya.
“Jokowi berharap penyaluran bansos ini dapat memperkuat daya beli masyarakat, sampai nanti konsumsi domestik menjadi normal kembali. “Itu yang kita harap,” jelasnya.
Sementara itu, Mensos Juliari Batubara menjelaskan, penyerahan BLT akan berlangsung secara bertahap sebanyak dua kali hingga sebelum Idul Fitri.
“Kami harap sebelum Idul Fitri masyarakat atau sebagian besar penerima bansos sudah terima dua kali bansos. Setelah Idul Fitri tinggal sekali lagi,” katanya.
Mensos menyebut, penyerahan bansos tunai dan pangan ini bisa berbeda tingkat kesulitannya di masing-masing daerah. Untuk wilayah Bogor yang hari ini disalurkan fasilitasnya sudah lebih memadai.
“Kota Bogor lebih mudah fasilitasnya, lebih mudah. Tapi daerah lain yang medannya lebih berat mungkin baru satu tahap,” kata dia.
Dia mengaku, penyaluran bansos yang sudah dilakukan pemerintah pusat masih jauh dari kata sempurna. Kedepan, pihaknya akan terus memperbaiki data penerima dengan pemerintah daerah, sehingga yang menerima bansos adalah mereka yang benar-benar berhak.
“Kami komunikasikan jika ada warga terdampak yang belum terbantu tolong dimasukkan ke tahap kedua, kami sadar tahap pertama ini masih ada kekurangan dan ada data yang tumpang tindih, namun tahap kedua Insya Allah bisa lebih baik,” ujar Juliari.
Pada bagian lain, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, di Kota Bogor saat ini ada 159.162 KK yang terdata menerima bantuan baik DTKS maupun Non DTKS, utuk total khusus Non DTKS sejumlah 23.000 KK, sisanya dibantu dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
Saat ini warga bisa mengakses di aplikasi Salur (Sistem Aduan Layanan Bantuan untuk Rakyat) salur.kotabogor.go.id untuk mengecek apakah termasuk datanya atau tidak sebagai penerima bansos.
“Melalui NIK disitu akan terlihat. Warga bisa tahu juga progres serapan dari semua skema bantuan persentasenya,” kata Bima.
Jika warga belum masuk datanya di aplikasi Salur, warga bisa melakukan pengajuan, pengajuan ini kemudian bisa masuk ke tahap berikutnya.
“Karena data yang sekarang pun masih kita cek lagi, karena sangat terbuka kemungkinan ada penerima ganda, yang mengantre kita naikkan dan kalau slotnya (kuota) sudah maksimal kita akan alihkan untuk program Keluarga Asuh yang Insya Allah kita akan luncurkan besok. Itu dana dari warga untuk warga, satu keluarga membantu satu keluarga lainnya yang berhak menerima bantuan,” jelasnya.
Reporter : Elis
