Oknum Pendidik Diduga Mark-up Biaya Fotocopy Soal Ulangan dan Melakukan Monopoli Usaha

BogorPolitan – Kab. Bogor,

Dugaan pengelembungan uang fotocopy soal ujian tingkat SD, disinyalir dilakukan oleh oleh oknum pendidik di wilayah Kabupaten Bogor.

Pasalnya, pada ulangan tengah semester 15 Maret 2020 yang lalu, Oknum Pendidik ini mengkoordinir kurang lebih 40 Sekolah Dasar untuk membeli soal ulangan Rp.1.250,-/lembar yang dibayarkan melalui Dana BOS.

Selain itu, Oknum Pendidik ini juga diduga me-Mark-up buku yang juga dianggarkan dari Dana Bos. Diantaranya Buku K 13, Buku penunjang, Buku Kurnas, Buku Am dan AKM.

Perbuatan Oknum Pendidik ini disesalkan Supriadi, anggota LSM Solidaritas Untuk Lingkungan Hidup (Suluh), karena di zaman kondisi sulit dan kondisi lemah ekonomi efek Pandemi Covid-19 masih saja ada Oknum Pendidik yang masih memanfaatkan situasi kondisi ,kamis 01/04/2021

“Institusi pendidikan selayaknya megajarkan yang benar, bila pendidikan saja mengajarkan korupsi bagaimana nasib generasi bangsa ke depan,” katanya, Kamis 01/04/2021.

Supriadi menambahkan, kejahatan korupsi ini untuk perkaya diri sendiri dan diduga adanya monopoli usaha. Dengan menghimpun rayon untuk di arahkan ke satu Perusahaan Percetakan.

“Saya meminta Kepala Dinas Kabupaten Bogor, dan pihak penegak hukum untuk bisa menindak-lanjuti temuan ini,” ujarnya.

Masih teringat belum lama pihak Kejaksaan Negeri Cibinong telah buat peryataan bersama Pemerintah Kabupaten Bogor untuk bebas korupsi.

Dan Bupati Bogor Ade Yasin mendukung penuh program pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Dukungan penuh diberikan Bupati Ade Yasin kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor agar Kabupaten Bogor menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Ade Yasin yang mengatakan, dirinya juga ikut menandatangani surat kode etik untuk para petugas yang melayani langsung masyarakat, agar taat terhadap ketentuan yang berlaku. Adanya zona integritas juga menjadikan wilayah Kabupaten Bogor lebih ramah dan nyaman dalam pelayanan terhadap masyarakat.

“Dengan peryataan Bupati yang telah disepakati bersama dengan Kajari, mestinya menjadi cambuk buat para pemegang kebijakan, bukan terkesan abaikan aturan,” tandasnya. (Red)

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!